Indikator Rezim SBY Panik Soal Keuangan

Sumber terpercaya kami di DPR RI menyebut Pemerintah / Menteri Keuangan sedang merencankan menghapus program pensiun bagi pegawai negri,TNI dan POLRI. Biaya pensiun PNS,TNI dan POLRI menurut pemerintah / Menteri keuangan dianggap membuat kondisi keuangan negara beresiko. Ini agenda terbaru efisiensi ekonomi yang sedang didengungkan oleh antek-antek neolib di pemerintahan.


Analisis / Tanggapan:

1. Mantan Presdir sebuah BUMN

Yang saya ketahui adalah pensiun akan dihilangkan dan diganti dengan pembayaran "lumpsum", yaitu pembayaran suatu jumlah tertentu pada saat pensiun, ini diterapkan Amerika, tapi harus diingat, di negara tersebut jaminan kesehatan telah sempurna dan pensiunan yg dinamakan "senor citizen" kalau berpergian hanya bayar 50%

Di eropa, sistem pensiun masih diterapkan, di Indonesia sistem pensiun merupakan pelaksanaan dari "azas kekeluargaan" sebagaimana diamanatkan dlm UUD. Rasanya, kita terlalu terburu buru, lihat di Singapura, dana pensiun masih ada namanya CPF, (Central Profident Funds), dan memiliki dana yg sangat besar, pendekatan itu lebih baik.

Dirikan dulu semacam CPF di indonesia, dan CPF tersebut mengakusisi dana pensiun yang ada di negeri ini. bisa saja menggunakan Jamsostek sebagai core dalam program ini.


2. PNS Senior

Ini bukan soal panik, tapi masalah pemahaman Menkeu, Agus Martowardoyo. Sejak dia dilantik sudah ada wacana pensiun PNS diganti pesangon seperti swasta skaligus juga moratorium pengangkatan PNS. Ini karena kurangnya pengetahuan dia tentang sistem administrasi negara, yg dia lihat seperti sesimple ngurusin bank.

Tapi akhirnya dia buka juga tahun ini 14.000 PNS. Seperti renumerasi, prioritas pada Kemenkeu, sebagai cashier negara menganggap mereka lebih penting dari kementerian lain, yang keringatnya lebih banyak dari cashier. Jadi Menkeunya yg bingung?

3. Mr.DC (Pernah di Bappenas)

Di era pemerintahan Presiden Soeharto paling tidak ada 3 komponen yang memotong gaji PNS dan ABRI, yaitu: asuransi dana pensiun, asuransi kesehatan, iuran koperasi serta ada 1 komponen untuk Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Jika pengelolaan dana-dana ini dilakukan secara transparan dan akuntabel mestinya kebijakan penghapusan pensiun bukan dilakukan oleh pemerintah, tetapi oleh lembaga pengelola dana itu.

Yang menjadi permasalahan adalah, selama dana pensiun dan tentu saja kesehatan (karena tidak setiap saat dan setiap orang sakit) dikumpulkan oleh lembaga pengelola kemana saja alokasi dana itu dimanfaatkan atau digunakan?. Apabila kita menggunakan prinsip opportunity cost dalam ekonomi mestinya dana2 itu tidak hanya mengendap di rekening lembaga pengelola dan hanya memperoleh bunga saja dari hasil iuran PNS dan ABRI yg berjumlah hampir 4 juta orang. Namun begitu, dengan bunga pun hasil dari iuran itu tentu sangat tumbuh dan berkembang, Jika 4 juta orang itu masing2 menyetor Rp. 1.000 setiap bulan, maka sebulan terkumpul sebesar Rp 4 milyar, setahun Jika dihitung tanpa bunga sudah menjadi Rp 48 Milyar.

Jumlah ini tentu akan lebih besar apabila dana2 itu diinvestasikan dalam bentuk portofolio. Jika ini dilakukan, maka kebijakan Menteri Keuangan perlu dipertanyakan? Apalagi dana2 itu tidak dipisahkan dari APBN itu lebih fatal dan itu terjadi mismanagement serta kemungkinan adanya unsur korupsi dalam pengelolaan dana tersebut.Kebijakan Menteri Keuangan ini tentu saja menimbulkan kecurigaan kita